BANTUAN PAKET PULSA GRATIS DARI KEMDIKBUD, APAKAH EFEKTIF ?

 

BANTUAN PAKET PULSA GRATIS DARI KEMDIKBUD, 

APAKAH EFEKTIF ?

Kemdikbud meluncurkan  bantuan paket pulsa gratis bagi para pendidik (guru dan dosen) serta peserta didik dan mahasiswa selama 3 bulan (Oktober – Desember 2020) yang lalu. Bantuan kuota internet yang digulirkan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Ada yang memuji sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap nasib pendidikan di masa pandemi covid-19, tetapi tidak sedikit yang mempertanyakan efektivitas bantuan tersebut. 

Pertanyaannya seberapa efektifkah bantuan tersebut?

Pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan akan memberikan
bantuan berupa kuota internet kepada para guru dan siswa.

Kalau melihat kronologis program tersebut diawali pada bulan September. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020, secara virtual, Jumat (24/9).

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi. Terlaksananya kebijakan ini adalah hasil koordinasi antara Kemendikbud dengan pemangku kepentingan lainnya yakni Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Mendikbud mengatakan keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Solusinya, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan senilai Rp 7,2 triliun. 

“Saya bersyukur atas kerja sama dan koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga sehingga kebijakan bantuan kuota data internet dapat terealisasi. Seluruh penerima manfaat yakni peserta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mendapatkan kuota internet sesuai yang diperlukan selama empat bulan ke depan,” tutur Mendikbud. 

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan rasa syukur bahwa asistensi fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk mendukung PJJ bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen bisa terwujud dengan kerja keras Mendikbud, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Bappenas, dan banyak pimpinan lembaga lainnya serta keberpihakan dari Presiden Joko Widodo untuk mengerjakan ini. 

“Asistensi fiskal diberikan kepada 60 juta siswa untuk pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Tentunya asistensi ini sangat bermanfaat. Apalagi Menteri Nadiem sudah mengatur alokasi pemanfaatannya dengan baik. Saya kira ini keputusan yang baik sekali,” ujar Menkominfo. Dari sisi Kemenkominfo, dia memastikan operator seluler terus menjaga kualitas jaringan agar terjaga dengan baik. “Kami meminta agar operator seluler turut mengambil bagian penting untuk memerhatikan betul kondisi jaringan di lokasinya masing-masing. Perhatian dari seluruh pemangku kepentingan ini sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar-mengajar,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerja sama ini adalah hal yang sangat positif karena negara hadir untuk rakyat, bekerja baik untuk rakyat, dan bekerja 24 jam untuk rakyat. “Program kerja kami dari awal tidak pernah berubah. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh adalah tiga strategi yang dijalankan secara baik. Kebijakan bantuan kuota data internet menjadi bagian dari Indonesia tetap kerja,” jelas Menteri BUMN. 

Bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar berarti yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/. 

Alokasi kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar. 

Mendikbud mengatakan kuota internet akan dibagikan merata kepada seluruh pendidik dan peserta didik yang telah terdaftar. Para orang tua siswa pun tidak perlu khawatir jika anak-anak mereka belum mendapatkan bantuan kuota, karena mekanisme penyaluran bantuan kuota data internet dilakukan secara bertahap. 

Mekanisme pemberian bantuan kuota data internet diawali dengan pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dan terakhir, pemutakhiran nomor ponsel. 

Rincian Bantuan Kuota Data Internet 2020 Kemdikbud 

Untuk bulan pertama, tahap pertama bantuan kuota diberikan pada 22-24 September 2020, disusul tahap kedua pada 28-30 September 2020. Kuota berlaku 30 hari terhitung sejak diterima oleh nomor ponsel. 

Untuk bulan kedua, bantuan kuota diberikan pada 22-24 Oktober 2020 untuk tahap I, 28-30 Oktober 2020 untuk tahap II yang berlaku selama 30 hari terhitung sejak diterima nomor ponsel. Sedangkan untuk bulan ketiga dan keempat, tahap I diberikan pada 22-24 November dan tahap II pada 28-30 November 2020 yang berlaku selama 75 hari sejak diterima nomor ponsel pendidik dan peserta didik. 

Jika pendidik dan peserta didik belum menerima bantuan, Mendikbud meminta agar segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mendapatkan bantuan kuota belajar dengan menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan dan segera mengecek ke operator sekolah atau kampus untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif. 

“Saya meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena seluruh pendidik dan peserta didik akan mendapatkan bantuan karena penyaluran dilakukan secara bertahap dan masa berlaku terhitung sejak bantuan kuota belajar diterima,” ujar Mendikbud. 

Setelah meresmikan, Mendikbud berbincang secara virtual bersama para penerima bantuan kuota data internet kepada pendidik Santi Kusuma Dewi, guru SMP Islam Baitul Izzah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur; Nuriyani Kobandaha dan Gita Kobandaha, perwakilan orang tua Keyra Divia SD Negeri 1 Tanoyan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; serta Harris Munandar, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. 

Mendikbud menanyakan bantuan kuota data internet akan dimanfaatkan apa saja oleh Santi dan yang lainnya. Menurut Santi, perbedaan yang luar biasa. Kalau dahulu sebelum ada bantuan dari pemerintah, siswa mengalami kesulitan karena mahalnya kuota yang harus mereka beli, kurangnya infrastruktur yang ada. “Saya di sini merasa mendapatkan kenikmatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran tapi setelah mendengar Pak Erick (Menteri BUMN) menjelaskan bahwa kita sedang berjuang untuk memperbaiki infrastruktur agar seluruh pelosok negeri di Indonesia mendapatkan internet yang sama itu seperti mimpi yang jadi nyata. Saya sangat senang sekali kalau pemerintah sudah berupaya untuk memberikan fasilitas berarti kita sebagai guru juga harus memperbaiki kualitas kita dalam pembelajaran,” kata Santi. 

Siswa sedang belajar daring 

Sementara itu menurut Gita Kobandaha, bantuan kuota internet Ia akan manfaatkan dengan baik untuk belajar. “Yang pertama dipakai untuk belajar, Pak, karena di sini PJJ-nya pakai jaringan. Jadi kalau kami dapat bantuan itu alhamdulillah bersyukur karena termasuk di sini ekonomi daerahnya masih rendah. Jadi kasihan pak kalau teman-teman atau anak-anak biasanya cuma pinjam kuota,” ujarnya. 

Harris menyampaikan bahwa Ia sangat mengetahui berapa kuota yang habis jika digunakan untuk PJJ. Dia mencontohkan satu video conference bisa menghabiskan hampir 1 GB. “Alhamdulillah dapat bantuan 50 GB dari Kemendikbud dan Tri memberikan 30+6 GB. Apalagi saya mahasiswa informatika. Alhamdulillah terbantu. Jadi overall sangat membantu. Saya di perbatasan, ada yang belum mendapatkan infrastruktur sinyal, apalagi di dekat perbatasan Malaysia sangat sulit mendapatkan sinyal, harus di satu tempat. Tapi secara keseluruhan, sangat membantu, apalagi saya mahasiswa yang tugasnya sangat banyak. Terima kasih, Mas Menteri,” jelasnya. 

Mendikbud kembali mengatakan seperti yang disampaikan Menkominfo bahwa saat ini peningkatan konektivitas menjadi prioritas pemerintah selama dua tahun belakangan. Seiring dengan itu, Kemendikbud juga sedang menyiapkan modul untuk PAUD dan SD yang dapat diakses dan dipakai secara luar jaringan (luring). “Saya berharap seluruh pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan kuota data internet tersebut untuk belajar,” tutup Mendikbud. 

Terkait pengawasan kebijakan bantuan kuota data internet, Kemendikbud bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan jika terdapat penyimpangan dengan melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud di laman http://ult.kemdikbud.go.id/. Untuk pertanyaan teknis dapat ditanyakan ke layanan pelanggan masing-masing operator seluler dan ULT Kemendikbud.

Sumber:https://setkab.go.id/kemendikbud-resmikan-kebijakan-bantuan-kuota-data-internet-2020/

Bagaimana, pembaca sudah baca artikel di atas yang merupakan artikel dari laman sekretariat kabinet. tentu seberapa efektif tidaknya perlu adanya penelusuran dan statement atau testimoni dari penerima manfaat tersebut ya....

Pesan notifikasi bantuan kuota internet

Di kutip dari media Kompas online (23/10/2020) Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan ASI, sebanyak 84,7 persen masyarakat menilai bantuan kuota gratis Kemendikbud merupakan langkah yang tepat bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di masa pandemi Covid-19. 

"Sebanyak 13,7 persen menyatakan tidak, sedangkan sisanya 1,6 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab," jelas Ali melansir laman Kemendikbud, Kamis (22/10/2020). 

Dia mengaku, survei yang dilakukan ASI memang ingin mengetahui pendapat publik secara nasional terhadap program bantuan kuota gratis yang digagas Kemendikbud. Sebagai sebuah kebijakan, program subsidi kuota data internet ini sempat menuai pro dan kontra di masyarakat. 

Sementara itu, kata dia, sebanyak 85,6 persen publik menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orangtua siswa/ mahasiswa dalam membeli paket internet, sementara 13,6 persen tidak berpendapat demikian. Sisanya 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. 

Lalu, dia menyebutkan, sebanyak 63,2 persen publik juga mengaku puas dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud RI dalam menyalurkan bantuan kuota internet, sementara 32,1 persen mengaku tidak puas. Sisanya 4,7 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Ali mengatakan, survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden dalam survei ini berjumlah 1.000 orang, dengan tingkat margin of error kurang lebih mencapai 3,10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

"Survei ini dilakukan sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2020 menggunakan metode wawancara yang dilakukan melalui kontak telepon atau menggunakan kuesioner," jelas dia. 

Plt Kapusdatin Kemendikbud, Hasan Chabibie mengungkapkan, para surveyor merupakan mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan secara intensif di setiap pelaksanaan survei. 

Validasi sampel data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir. 

"Hal ini menjadi masukan penting bagi kami untuk menyempurnakan pelayanan kepada publik. Koordinasi dan kerja sama kita dengan satuan pendidikan juga para provider," jelas Hasan. 

Kuota gratis ringankan beban ekonomi Paling terpenting, lanjut Hasan, masyarakat menilai kebijakan kuota gratis Kemendikbud merupakan langkah yang tepat dan membantu meringankan beban ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Baca juga: Sebelum Program Kuota Gratis, Uang Habis untuk Beli Paket Internet "Yang terpenting, bahwa kebijakan ini membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi," pungkas Hasan.

Sumber:https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/23/090759971/847-persen-masyarakat-nilai-bantuan-kuota-kemendikbud-adalah-langkah-tepat.

Dikutip dari laman CNN Indonesia (22/09/2020), 

Sejumlah mahasiswa, guru dan siswa mulai menerima subsidi bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi virus corona (Covid-19).

Mereka menerima informasi bantuan kuota dari pesan singkat yang berisi paket internet dari kemdikbud sudah masuk.

Salah satunya adalah Cesna Yuda Gestri, mahasiswa semester tiga di Universitas Indonesia (UI). 

"Dapat 46 gigabyte untuk kuota aplikasi edukasi dan 5 gigabyte untuk regular," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Kuota itu langsung dipakai untuk membuka situs kampus siang ini. Ia mengaku tidak menemukan kendala dan bisa menggunakan kuota dengan lancar.

Ketika membuka situs kampus, ia memastikan kuota pribadi yang ada di ponselnya tidak terpakai. Dan, kuota yang berkurang adalah kuota belajar dari pemerintah.

Mahasiswa yang kerap disapa Yuda itu mengakui selama ini masih mampu membiayai beban kuota dari kantong sendiri. Namun, bantuan kuota dari pemerintah cukup membantu kegiatan belajarnya.

"Lumayan banget sih, soalnya kalau ada kelas sinkronus [melalui konferensi video] itu lumayan butuh kuota yang banyak," kata dia.

Bantuan kuota juga sudah diterima rekannya sesama mahasiswa UI, Adelwin Airel Anwar yang kini menempuh semester 7 jurusan ilmu hukum. Ia mendapat notifikasi kuota subsidi dari operator pukul 08.44 pagi.

Kuota yang diterima berjumlah 50 gigabyte seperti yang dijanjikan pemerintah. Ia menggunakan operator tri dan turut memasukkan data nomor HP ke sistem kampus.

Kendati begitu ia mengakui sebenarnya tak begitu membutuhkan bantuan kuota. Dalam sebulan kuota yang dihabiskan untuk belajar lewat ponsel tak sampai 50 gigabyte. Pasalnya, di rumahnya selama pandemi ini ia habiskan untuk belajar itu memiliki fasilitas wifi pribadi.

"Mungkin saya pakai jika ada kebutuhan mendesak sehingga harus kelas di luar. Saya selama ini untuk kelas menggunakan wifi jika di rumah atau tempat magang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Pelajar mengikuti kegiatan belajar daring dengan menggunakan jaringan wifi gratis tenda pintar, di kawasan Pondok Kelapa. Jakarta, 12 Agustus 2020

Terpisah, Kepala Sekolah Menengah Pertama 52 Jakarta Timur, Heru Purnomo mengatakan sebagian siswa dan guru di sekolahnya sudah menerima bantuan kuota. 

"Baru saja pada masuk sebagian siswa dan guru. Kebanyakan dari Telkomsel," katanya kepada CNNIndonesia.com. 

Bantuan kuota sendiri, kata dia, sangat dibutuhkan bagi siswa yang dinaungi di sekolahnya. Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung, Heru mengaku sering mendapat keluhan mengenai kuota baik dari guru maupun siswa dan orangtuanya.

Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan kendala pemakaian kuota. Sebagian siswa dan guru yang menggunakan operator lain belum menerima bantuan kuota hingga siang ini.

Siswa melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) menggunakan fasilitas jaringan internet gratis hasil swadaya masyarakat di Sanggar Berase Petamburan, Jakarta, 28 Agustus 2020

Sementara itu, mitra kerja Kemendikbud di DPR RI, Komisi X meminta pembenahan data penerima bantuan kuota internet untuk PJJ tersebut. Hal itu tak lepas dari pengakuan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, yang juga mendapatkan bantuan kuota. Alvin Lie sendiri mengaku dirinya terdaftar sebagai mahasiswa S3 saat ini.

"Pertama, datanya. Kemudian, sasaran utama yang diprioritaskan itu apa, semestinya ada penjelasan, selama ini belum ada penjelasan di Komisi X [DPR]. [Pembenahan data perlu] agar lebih tepat sasaran dan sampai kepada yang membutuhkan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada CNNIndonesia.com, Selasa.

Menurutnya, pembenahan data ini perlu dilakukan agar bantuan subsidi kuota internet dapat berjalan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, penyortiran data penting dilakukan agar bantuan subsidi kuota bisa tersalurkan secara tepat sasaran.Senada, kolega Fikri di kursi pimpinan Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta Kemendikbud menyortir kembali nomor telepon yang terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi kuota di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

"Kuncinya, kan kemarin selama dua minggu ditawarkan itu melaporkan nomor telepon kepada dapodik. Tentu dari sekian puluh juta yang diberikan pasti ada missed data, silakan pemerintah lakukan sortir kembali, apakah tepat atau tidak tepat," kata Dede Yusuf.

Ia juga meminta kepada pihak-pihak yang telah menerima bantuan subsidi kuota untuk melakukan introspeksi diri kembali. Menurutnya, bantuan subsidi kuota seharusnya diutamakan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi bila harus menambah beban pulsa,

"Kalau yang gajinya sudah ratusan juta kan tidak perlu mendapatkan bantuan kuota. Masalahnya, kenapa mendaftarkan nomor teleponnya? Kita harus koreksi diri kita sendiri apakah nomor kita sudah tercatat kepada Dapodik," tutur politikus Partai Demokrat itu.

Sumber:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200922165008-20-549528/kesaksian-mahasiswa-guru-soal-bantuan-kuota-kemendikbud

Ternyata efektif juga ya, bantuan dari Kemdikbud terkait bantuan kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Buktinya 85,6 % masyarakat Indonesia menilai bantuan kuota internet Kemdikbud sangat membantu. 

Paling tidak memecahkan solusi ketersediaan paket data internet yang memudahkan pembelajaran jarak jauh via daring. tentu masih ada kendala dan kekurangan disana sini tapi secara umum program ini layak diapresiasi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa pandemi covid-19.